Putusan kppu persekongkolan tinder dating site big dating people

Posted by / 19-Jun-2017 23:45

Melihat alat-alat bukti tersebut dapat dipahami bahwa alat bukti dalam UU No.

Padahal tidak jarang dalam suatu perkara terdapat banyak alat bukti yang memerlukan waktu untuk memahami dan atau menganalisanya. Meskipun pelaku usaha Pelapor dimungkinkan untuk mengajukan laporan baru, akan tetapi ketidaktersediaan upaya hukum tersebut menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan agar KPPU tidak keluar dari kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.5/1999, nampaknya penyusun produk undang-undang ini tidak terlalu menguasai atau setidaknya tidak mendapatkan referensi yang tepat mengenai bidang hukum persaingan usaha secara baik dan benar yang kemudian diikuti oleh kesalahan-kesalahan selanjutnya oleh lembaga penegak hukum dan peradilan hukum persaingan usaha. Meski terdapat sedikit perbedaan dalam penyebutan “keterangan pelaku usaha” dimana KUHAP mengenalnya dengan “keterangan terdakwa”.Kesalahan yang paling signifikan adalah kesalahan memahami secara benar posisi dan kaedah hukum persaingan usaha dalam konteks pembidangan hukum yang konvnsional (Hukum Publik dan Perdata). Prinsip pembuktian KUHAP telah dianut dalam Pasal 64 ayat (2) Perkom No.Ketentuan tersebut berarti bahwa Terlapor hanya dapat memeriksa alat bukti yang menjadi dasar tuduhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahulun (untuk perkara inisiatif atau perkara berdasarkan laporan tanpa ganti rugi).Terlapor tidak mempunyai hak untuk memeriksa apakah tuduhan pelanggaran dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mempunyai atau didasari oleh alat bukti yang kuat atau tidak. 3/2005[9], maka dapat dipahami bahwa upaya hukum yang tersedia, yaitu Keberatan, hanya dapat dilakukan terhadap putusan KPPU.

putusan kppu persekongkolan tinder dating site-4putusan kppu persekongkolan tinder dating site-50putusan kppu persekongkolan tinder dating site-76

Secara umum, prosedur penanganan perkara di KPPU diatur dalam UU No.5/1999 (Bab VII tentang Tata Cara Penangan Perkara). 1/2006 yang cenderung lebih flexible dengan hanya menyebutkan “alat bukti yang cukup” sebagai dasar penilaian, analisis, kesimpulan Mejelis Komisi dalam memutus ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU No. Dalam praktek, KPPU sering menggunakan indirect evidence sebagai dasar menentukan adanya pelanggaran UU No. Alat bukti petunjuk umumnya diperlukan apabila alat bukti lain belum memenuhi batas minimum pembuktian dan baru dapat digunakan setelah ada alat bukti saksi, surat, dan keterangan pelaku usaha.

One thought on “putusan kppu persekongkolan tinder dating site”